Visi, Misi, dan Makna Lambang


Hacked By TehSariwangi404 aka xMrCold
Greetz
ngorox – Syntax7 – TehPucuk404 – TehKantong404 – TehSariwangi404 – TehSosro404 – TehTubruk404 – TehJawa404 – TehSintren404 – ./Mr.TahuSumedang – xRyukZ – N4ST4R_ID – Yuss

E-Mail

INDONESIAN HACKER RULEZ

VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT NAGARI LUBUK JANTAN YANG AMAN, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN, BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABBULLAH“

MISI

  1. Meningkatkan Pemahaman Dan Pengamalan Agama, Adat Dan Budaya Di Lingkungan  Nagari Lubuk Jantan
  2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Teratur.
  3. Meningkatkan Kesehatan Dan Kebersihan Masyarakat Nagari
  4. Menciptakan Kondisi Masyarakat Nagari Lubuk Jantan Yang : Aman, Tertib, Damai Dan Rukun, Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dengan Berpegang Pada Prinsip-Prinsip Yaitu :
    • Duduk Sama Rendah Berdiri Sama Tinggi
    • Ringan Sama Dijinjing Berat Sama Dipikul
  5. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Lubuk Jantan, Yang Meliputi :
    • Melaksanakan Tata Pemerintahan Yang Baik Profesional Dan Proporsional
    • Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel
    • Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Prima, Yaitu : Cepat, Tepat Dan Benar
    • Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkesinambungan Dan Mengedepankan Partisipasi Dan Gotong Royong Masyarakat Berdasarkan Musyawah Mufakat.
  6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nagari Dengan Mewujudkan Badan Usaha Milik Nagari  (Bumnag) Dan Program Lain , Serta Meningkatkan Produksi  Rumah Tangga.
  7. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Dari Segi Fisik, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan Dan Kebudayaan Di Nagari.
  8. Mengedepankan Kejujuran, Keadilan, Transparansi Dalam Kehidupan  Sehari – Hari Baik Dalam Pemerintahan Maupun Dengan Masyarakat Nagari.

                                                        

BAB  I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dengan adanya Kewenangan Nagari berdasrkan hak dan asal usul yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan pemerintah Nagari mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan dan meningkatkan daya guna potensi serta keanekaragaman sumber daya daerah.

Bahwa berdasarkan Undang-undangNomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 secara jelas menyatakan bahwa Pemerintah Nagari mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam hal penyusunan perencanaan Nagari tetap harus memperhatikan perencanaan prioritas pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat. Sehingga pencapaian tujuan Nagari mendukung pencapaian tujuan nasional.

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat sangat ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas Nagari dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan karena sebagian besar penduduk berada didaerah kenagarian.

Dengan demikian keberhasilan membangun Nagari akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang tersebut menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintahan Nagari dengan meningkatkan daya dukung dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup antara lain    :

 

  1. Mutu dan kesesuaian serta ketepatan perangkat lunak pembangunan Nagari ( peraturan perundang- undangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain yang terkait ).
  2. Efektivitas sistem tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
  3. Kemampuan Nagari dalam menyelenggarakan pembangunan.
  4. Kemampuan dan pemberdayaan masyarakat maupun aparatur pemerintaha Nagari.

 

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Nagari adalah terkait elemen perencanaan pembangunan Nagari, RPJM Nagari merupakan dokumen yang menunjukan arah tujuan dan kebijakan pembangunan Nagari. Maka kualitas RPJM Nagari menjadi sangat penting untuk diperhatikan baik dari proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan RPJM Nagari  berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 secara tegas menyebutkan bahwa Kepala Desa terpilih harus membuat dan menetapkan RPJM Nagari 3 ( tiga ) bulan setelah pelantikan Kepala Desa.

 

  1. Dasar Hukum

Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan NagariLubuk Jantan didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.        Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.        Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5.        Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6.        Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7.        Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8.        Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9.        Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10.     Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 );

11.     Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);

12.     Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun  2008 tentang  Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

13.     Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

14.     Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

15.     Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2015tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 5);

16.     Peraturan Nagari Lubuk Jantan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari  Di Nagari Lubuk Jantan (Lembaran Nagari Lubuk Jantan Tahun 2016 Nomor 7);

  1. Pengertian RPJM NAGARI

       RPJM Nagari adalah merupakan tolak ukur pembangunan nagari, atau dasar utama dalam melaksanakan pembangunan Nagari. RPJM NagariLubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nagari dalam kurun waktu 6 tahun

  1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan RPJM NAGARI
  2. Maksud Penyusunan RPJM Nagari

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) adalah:

  1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah Nagari dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
  2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di Nagari,   di Nagari, pemberdayaan masyarakat di Nagari, partisipasi masyarakat, Penghasilan Tetap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintahan Nagari, tunjangan operasional BPRN, dan Insenstif Kepala Jorong bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki Nagari setempat.
  3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Nagari yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

 

  1. Tujuan Penyusunan RPJMNag

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) adalah :

  1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Nagari, strategi pembangunan Nagari, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
  1. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Nagari selama enam tahun kedepan.
  2. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Nagari yang akan dibiayai oleh APBNag, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
  3. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah Nagari terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.
  4. Memudahkan pemerintahan Nagari dan lembaga Nagari untuk menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan teratur dalam pencapaian
  5. Memudahkan pemerintahan Nagari dan lembaga Nagari untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan opersional tahunan dalam rentang waktu 6 tahun.

 

  1. Hubungan RPJM NAGARI Dengan Dokumen Lainnya

       Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari  Lubuk Jantan dalam kurun waktu 2017 – 2023 dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kurun waktu 2015 – 2020 adalah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari  Lubuk Jantan dalam kurun waktu 2017 – 2023 disusun dengan mengacu kepada dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kurun waktu 2015 – 2020 dan mengacu kepada Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar.

 

BAB II

 GAMBARAN UMUM KONDISI NAGARI

 

     A. KONDISI NAGARI

 ASAL USUL NAGARI LUBUK JANTAN

 Menurut cerita dari Orang Tua-tua di Nagari Lubuk Jantan dahulu kala sarana transportasi yang utama adalah sungai, maka tempat tinggal/pemukiman penduduk pada umumnya di pingir – pinggir sungai termasuk negeri kita ini.

Ada sebuah tanjung yang disana banyak tumbuh pohon pauh/semacam mangga, karena itu tempat tersebut dinamakan tanjung pauh, letaknya tidak jauh dari pinggir sungai tetapi agak ketinggian, disinilah tempat tinggal nenek moyang orang negeri ini. Sungai yang melalui negeri ini bernama Batang Sinamar berasal dari Daerah Agam Nan Luhak Nan Lima Puluh dan bermuara di Kuala Tungkal disebelah Timur Pulau Sumatera dan selanjutnya memudahkan hubungan Kemalaka, Tiongkok, Tiongkok Selatan, India Dan Timur Tengah.

Batang Sinamar ini ada yang dangkal dan ada pula yang dalam, bahagian yang dalam ini dinamakan lubuk. Dikawasan Tanjung Pauh ini ada sebuah lubuk yang pinggirnya ditumbuhi oleh sebatang pohon beringin yang rimbun dan rindang, dan diatas pohon beringin berdiam bermacam – macam burung dan binatang lainnya seperti beruk, kera, siamang, ungko, bangau dan lain – lainnya mempunyai kelainan dari binatang yang biasa kita lihat. Umpamanya : siamang biasanya bulunya hitam, tetapi disi terdapat siamang yang bulunya putih. Oleh karena bermacam – macam keajaiban ini pohon beringin itupun mempunyai keistimewaan/kesaktian pula. Jangankan ditebang, dipatahkan saja rantingnya orang tersebut bisa sakit.

Pada suatu hari, seorang penjala/penangkap ikan menemukan sosok manusia sedang terlungkup dan rambut pendek di tepi lubuk beringin sakti tadi. Setelah didekati sipenjala, sosok manusia itu telah terbujur kaku/meninggal. Lalu penjala itu memberi tahu kepada penduduk yang tinggal tidak jauh dari lubuk tadi, maka berdatanganlah penduduk kesana untuk menyaksikan dari dekat.

Anehnya setelah penduduk datang ke lubuk itu ditemui mayat ini telah ditunggui siamang Putih. Kemudian siamang ini melompat keatas pohon beringin, karena melihat orang banyak datang.

Setelah beberapa orang tua dari penduduk tadi bermufakat kalau mayat itu dikuburkan tidak jauh dari lubuk itu. Keanehan terjadi lagi karena esok harinya mayat yang dikuburkan kemaren ditemukan lagi dalam lubuk tadi, ini terjadi berulang kali.

Akhirnya orang tuo – tuo tanjung pauh ini bersepakat bahwa mayat ini dikuburkan disebuah bukit kecil yang tidak berapa jauh dari tanjung pauh dan lubuk ini berjarak + 400 m. Beberapa hari kemudian, orang tuo – tuo tanjung pauh ini bermufakat memberi nama lubuk beringin sakti ini dengan kata sepakat memutuskan bahwa lubuk itu adalah Lubuk Jantan. Alasannya karena mayat yang ditemukan di lubuk itu adalah orang jantan (laki – laki).

Tahun berganti tahun, masa berjalan juga, penduduk taratak tanjung pauh semakin berkembang biak (ramai). Maka sebagian penduduk berangsur – angsur mencari pemukiman baru, karena kehidupan dipinggir sungai tidak begitu menjanjikan dan menjamin masa depan. Sampailah satu pemukiman baru yang diberi nama koto, setelah menelusuri kapalo rimbo, orang yang mula – mula merambah kapalo rimbo ini diberi gelar Perambah. Karena letak koto sangat baik dan tanahnya yang subur, sehingga perkembangan ekonomi penduduk sangat cepat, dalam jangka tidak beberapa puluh tahun, akhirnya koto sudah dirasakan sempit dengan kata sepakat, maka diutuslah 12 orang pemuka masyarakat/adat yang mewakili 4 suku masing – masing 3 orang sebagai berikut :

 

1.   Dari Suku Mandahiliang Terdiri Dari :

a.    Datuak Mangkuto

b.   Datuak Paduko Rajo

c.    Datuak Bijo

2.   Dari Suku Caniago Terdiri Dari :

a.    Datuak Bijayo

b.   Datuak Sinaro

c.    Datuak Paduko Sinaro

3.   Dari Suku Melayu Terdiri Dari :

a.    Datuak Rajo Penghulu

b.   Paduko Besar

c.    Datuak Penghulu Besar

4.   Dari Suku Kutianyir Terdiri Dari :

a.    Datuak Permato Budi

b.   Datuak Paduko Sirajo

c.    Datuak Sangguno

Utusan ini berjalan kearah Utara dari Koto Ini, setelah berhari – hari berjalan melalui hutan balantara, sampailah utusan ini ke suatu tempat yang diperkirakan memungkinkan untuk dijadikan tempat pemukiman penduduk.

Setelah tempat ini dibersihkan sekedarnya, maka bermusyawarahlah pemuka masyarakat adat datuk yang 12 orang tadi untuk memberi nama negeri ini dengan nama Lubuk Jantan. Yang Berasal Dari Lubuk Yang berada di Taratak Tanjung Pauh Tempat Asal Datuk – Datuk tersebut.

Pada zaman dahulunya, Dizaman itu tedapat Nagari Nan Duo Baleh tempatnya di Balai Selasa, ini berasal dari Datuak – Datuak Nan Duo Baleh yang sampai ditempat ini dan disinilah dia bermusyawarah memberi nama negeri kita ini dulunya.

 

  1. Sistem Adat Istiadat dan Suku di Nagari Lubuk Jantan

Sistem Adat di Nagari Lubuk Jantan menganut sistem kelarasan Bodi Caniago (Duduak Samo Randah, Tagak Samo Tinggi ,Mambasuik dari Bumi ) Suku Di Nagari Lubuk Jantan terdapat 4 Suku yaitu Suku Mandahiliang, Caniago, Melayu, Dan Kutianyir.

 

  1. Nama-Nama Wali Nagari Dan Periode Pemerintahan

                                                               Tabel 1.

                      Nama-Nama Wali  Nagari Dan Periode Pemerintahan

No Nama/Gelar Periode Pemerintahan Suku
1 DT. SANGGUNO 1916-1921 KUTIANYIR
2 D. DT.PADUKO SINARO 1921-1933 CANIAGO
3 DT.BIJAYO 1933-1951 CANIAGO
4 SD. BAGINDO ALI 1951-1957 CANIAGO
5 DT. SIMARAJO 1957-1960 MANDAHILIANG
6 M. ANGKU BANDARO 1960-1961 MANDAHILIANG
7 JIMAT 1961-1963 MANDAHILIANG
8 AMIRUDDIN 1963-1963 CANIAGO
9 BN. BAGINDO KHATIB 1963-1968 CANIAGO
10 SI. PANGULU SATI 1968-1970 CANIAGO
11 SUTAN ALAMSYAH 1970-1975 MANDAHILIANG
12 SD. BAGINDO ALI 1975-1983 CANIAGO
PEMERINTAHAN DESA 1983-2001
13 M. DT. PADUKO SINARO 2001-2002 CANIAGO
No Nama/Gelar Periode Pemerintahan Suku
14 R. MANTARI SUTAN 2002-2005 MELAYU
15 ASRIL JAMARIS 2005-2006 MANDAHILIANG
16 Drs.H.SYAFRIZAL NUR 2006-2006 CANIAGO
17 IMRAN RUSLI 2007-2015 MANDAHILIANG
18 RIKY AFRIZALDI,S.STP 2015-2017 Penjabat
19 MUKHLIS,S.PD RAJO HITAM 2017-SEKARANG KUTIANYIR

 

  1. Demografi NAGARI
  2. GAMBARAN UMUM NAGARI LUBUK JANTAN

 Kondisi Geografi Nagari Lubuk Jantan

  • Luas Wilayah

Nagari Lubuk Jantan merupakan salah satu dari 5 Nagari yang ada di Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas wilayah 7.894 Ha yang terdiri dari 11 (sebelas) Jorong sebagai berikut:

                                         Tabel 2.

          Nama-Nama Jorong di Nagari Lubuk Jantan

No. Jorong No. Jorong
1. Nusa Indah 7. Seroja
2. Cempaka 8. Teratai
3. Melur 9. Kenanga
4. Dahlia 10. Mawar I
5. Melati 11. Mawar II
6. Kamboja

 

  • Batas-batas Nagari Lubuk Jantan

Secara Administratif  Nagari Lubuk Jantan berbatasan dengan :

Sebelah Utara       : Nagari Balai Tengah dan Tanjung Bonai

Sebelah Selatan    : Nagari Buo

Sebelah Barat       : Nagari Tepi Selo

Sebelah Timur      : Kecamatan Sumpur Kudus Kab Sijunjung

Nagari Tepi Selo
Sumpur Kudus
Nagari Tepi Selo
Nagari Buo
  1. Topografi, Iklim Dan Kondisi Tanah

Nagari Lubuk Jantan berada pada ketinggian 390 s/d 600 M.dpl dengan kondisi wilayah lebih dominan datar dan sedikit berbukit-bukit. Suhu rata-rata 270C denga curah hujan rata-rata 450 mm/Th.

Karekteristik tanah di Nagari Lubuk Jantan pada umumnya terdiri dari jenis tanah gembur, warna hitam, tekstur lempung berpasir  dengan pH tanah 5,5-7,2

Bila dilihat dari komposisi penggunaannya, lahan di Nagari Lubuk Jantan lebih banyak diperuntukan untuk sektor pertanian seperti sawah, perkebunan sebagaimana tabel berikut:

                                                     Tabel 3.

 Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Nagari Lubuk Jantan

No. Penggunaan Lahan Luas Area (Ha) Persentase (%)
1. Pemukiman 2.157 27%
2. Sawah 949 12%
3. Tanah Kering/Tegalan 741 9%
5. Perkebunan 1.750 22%
6. Hutan 2.150 27%
7. Prasarana Umum Lainnya 147 2%
Jumlah 7.894 100%

 Kondisi Demografi/Kependudukan

  • Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah penduduk dibandingkan tahun 2017 sebesar 3,2 %. dari total ditahun 2017 sebesar 9.961 Jiwa menjadi 10.078 jiwa dengan 2766 KK yang tersebar di 11 (sebelas) jorong dengan sebaran terbanyak berada di Jorong Dahlia. Berikut adalah tabel perkembangan penduduk Nagari Lubuk Jantan dari tahun 2017 – 2018 :

                                                             Tabel 4.

                          Perkembangan Penduduk Nagari Lubuk Jantan

N0 JORONG TAHUN 2017 TAHUN 2018
KK PENDUDUK TTL KK PENDUDUK TTL
LK PR LK PR
1 Nusa Indah 178 293 312 605 178 289 312 601
2 Cempaka 256 470 466 936 262 467 463 930
3 Melur 250 445 463 908 263 458 471 929
4 Dahlia 453 891 832 1723 469 901 833 1734
5 Melati 190 339 324 663 192 336 323 659
6 Kamboja 203 379 355 734 213 382 348 730
7 Seroja 333 630 600 1230 349 649 603 1252
8 Teratai 158 249 273 522 159 254 277 531
9 Kenanga 148 280 265 545 156 286 274 560
10 Mawar I 287 640 612 1252 302 659 628 1287
11 Mawar II 216 446 397 843 223 459 406 865
JUMLAH 2672 5062 4899 9961 2766 5140 4938 10.078

 

  1. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data yang ada tingkat pendidikan  masyarakat Nagari Lubuk Jantan adalah sebagai berikut :

                                                           Tabel 5.

            Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Lubuk Jantan

TINGKATAN PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 244 orang 196 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group 73 orang 107 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 15 orang 20 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 1002 orang 991 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah 243 orang 278 orang
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat 376 orang 318 orang
Tamat SD/sederajat 309 orang 708 orang
Jumlah usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP 542 orang 428 orang
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA 643 orang 177 orang
Tamat SMP/sederajat 775 orang 728 orang
Tamat SMA/sederajat 803 orang 811 orang
Tamat D-2/sederajat 8 orang 26 orang
Tamat D-3/sederajat 27 orang 54 orang
Tamat S-1/ sederajat 66 orang 92 orang
Tamat S-2/sederajat 3 orang 4 orang
Tamat S-3/sederajat 1 orang 0 orang
Jumlah 5.140 orang 4.938 orang
  • Mata Pencaharian Penduduk Nagari Lubuk Jantan

Mata pencaharian pokok penduduk Nagari Lubuk Jantan adalah bertani, disamping PNS, serta mata pencaharian lainnya sebagaimana tabel berikut :

                                                      Tabel 6.

           Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Lubuk Jantan

JENIS PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Petani 1024 orang 38 orang
Pegawai Negeri Sipil 33 orang 55 orang
Belum Bekerja 1393 orang 1068 orang
Pelajar 1084 orang 1059 orang
Ibu Rumah Tangga 0 orang 2470 orang
Perangkat Desa 3 orang 1 orang
Buruh Harian Lepas 27 orang 4 orang
Karyawan Honorer 13 orang 18 orang
Buruh Tani 364 orang 16 orang
Dosen 1 orang 1 orang
Guru 9 orang 34 orang
Karyawan Swasta 124 orang 36 orang
Kepolisian 1 orang orang
Pedagang 99 orang 28 orang
Pensiunan 37 orang 16 orang
Penjahit 4 orang 2 orang
Tukang 31 orang orang
Pandai Besi 12 orang orang
Wiraswasta 871 orang 92 orang
Jumlah 5.140 orang 4.938 orang

 

  1. Orbitasi Nagari Lubuk Jantan

                                                          Tabel 7.

                                  Orbitrasi Nagari Lubuk Jantan

Orbitrasi
Jarak ke ibu kota kecamatan 6 Km
jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor 10 menit
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 30 menit
Kendaraan umum ke Ibu kota Kecamatan Tidak ada
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota 38 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor 1 Jam
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan dengan berjalan kaki  atau kendararaan non bermotor 6 Jam
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota Ada
Jarak ke Ibu Kota Provinsi 136 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor 3 Jam
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi denganberjalan kaki atau kendaraan non bermotor 24 Jam

 

  1. Perhubungan dan Transportasi

Sebagai Nagari yang terletak di Pemerintahan Kecamatan Lintau Buo Utara dan berada dekat Ibu Kota Kabupaten Tanah Datar, maka umumnya ruas jalan yang ada telah dikerjakan dengan pengaspalan hotmix. Berikut tabel ruas jalan yang di Nagari Lubuk Jantan:

                                                                 Tabel 8.

                                          Ruas jalan Nagari Lubuk Jantan

Jenis Sarana dan Prasarana Baik

(km atau unit)

Rusak

(km atau unit)

1.1.    Jalan Desa/Kelurahan
Panjang jalan Tanah 5 km 9,1 km
Panjang jalan macadam km km
Panjang jalan sirtu km km
Panjang jalan konblok/ semen/ beton 10 km 5 km
1.2.    Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan
Panjang jalan aspal 28 km 5 km
1.3.    Jalan Provinsi yang melewati Desa/Kelurahan
Panjang jalan aspal 4 km km
Jumlah Total 47 km 19,1 Km

 

 SOTK NAGARI

  1. PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

Berpedoman kepada Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Administrasi Desa, Pemerintah Nagari Lubuk Jantan telah melakukan penataan dan melengkapi dokumen-dokumen administrasi yang diperlukan.

Dengan dilengkapinya seluruh dokumen administrasi yang diperlukan maka Pemerintah Nagari mempunyai data akurat yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun program kerja pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan administrasi keuangan Nagari, Pemerintah Nagari Lubuk Jantan telah berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Lubuk Jantan pemerintah Nagari menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan yang dijadikan sebagai pedoman dalam penggunaan keuangan Nagari, sehingga terwujud pengelolaan penggunaan Anggaran yang akuntabel.

Transparansi pengunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) telah dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari Lubuk Jantan seperti dengan melakukan sosialisasi APB Nagari dan Realiasasi Pengunaan APB Nagari kepada  masyarakat melalui pertemuan-pertemuan  dan pemasangan baliho APB Nagari dan Realiasasi Pengunaan APB Nagari disetiap Jorong.

Untuk penyelenggaraan Tata Pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang baik di Nagari Lubuk Jantan ada 3 lembaga yang memiliki peran penting yaitu Pemerintah Nagari yang terdiri dari Wali Nagari dibantu oleh Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari selaku penyelenggara pemerintah, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN)

  1. PEMERINTAH NAGARI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari dimana Tugas dan Fungsi Wali Nagari sebagaiberikut :

 Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Wali Nagari

                                                                                           Pasal 7 

  • Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari mempunyai wewenang :
  1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPRN;
  2. mengajukan rancangan Peraturan Nagari;
  3. menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan bersama BPRN;
  4. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPRN;
  5. membina kehidupan masyarakat Nagari;
  6. membina perekonomian Nagari;
  7. mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif;
  8. mewakili Nagarinya di dalam dan di luar pengadilan untuk urusan pemerintahan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  9. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

                                                                                             Pasal 8

  • Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Wali Nagari mempunyai kewajiban :
    1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. memegang teguh dan mengamalkan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, syara’ mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru;
    3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
    4. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
    5. melaksanakan kehidupan demokrasi;
    6. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Nagari yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
    7. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Nagari;
    8. mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
    9. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Nagari yang baik;
    10. mentaati dan mengindahkan perintah, edaran, undangan yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    11. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Nagari;
    12. melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi yang diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah yang objeknya ada di Nagari;
    13. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagari;
    14. mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari kecuali masalah sako, pusako dan syara’;
    15. mengembangkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Nagari;
    16. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat istiadat;
    17. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Nagari;
    18. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

 

  • Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPRN, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada KAN dan masyarakat.
  • Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
  • Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam Rapat Paripurna BPRN.
  • Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengundang unsur KAN, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Kepala Jorong, tokoh masyarakat, generasi muda dan unsur lembaga lainnya yang ada di nagari.
  • Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau informasi lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Nagari atau melalui media lainnya.
  • Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
  • Laporan akhir masa jabatan Wali Nagari disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPRN.
  • Untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n Wali Nagari bekerjasama dengan Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai para pihak yang bersengketa dan atau KAN.
  • Perselisihan yang telah didamaikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberitahukan kepada KAN dan bersifat mengikat para pihak yang berselisih.
  • Wali Nagari dalam membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, bekerjasama dengan KAN dengan prinsip kemitraan dan saling menghormati fungsi dan peranan masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan Perangkat / lembaga Pemerintah Nagari, Wali Nagari dibantu oleh Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya, yaitu:

      1. SEKRETARIS NAGARI

  1. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan Laporan
  2. Melaksanakan Urusan Keuangan
  3. Melaksanakan Administrasi Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan
  4. Melaksanakan Tugas dan Fungsi Wali Nagari apa bila Wali Nagari berhalangan melaksanakan tugasnya.
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari

      2. BENDAHARA/PENGELOLA KEUANGAN

  1. Melaksanakan administrasi Keuangan Nagari
  2. Mencatat uang masuk dan uang keluar Nagari
  3. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab pada Wali Nagari dan Sekretaris Nagari
  4. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Biaya Operasional (BOP) Nagari kepada Kecamatan
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari.
  6. Membantu Wali Nagari dalam membuat laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Nagari kepada BPRN dan laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Nagari kepada Bupati

      3. BIDANG PEMERINTAHAN

  1. Mengumpulkan, mengelolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan
  2. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
  3. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pertanahan/keagrariaan sesuai peratuiran perundang-undangan yang berlaku
  4. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
  5. Membantu Wali Nagari dalam membuat Rencana Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dibidang Pemerintahan
  6. Membantu Wali Nagari dalam membuat laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Nagari kepada BPRN dan laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Nagari kepada Bupati

       4. BIDANG PEMBANGUNAN

  1. Mengumpulkan, mengelolah dan mengevaluasi data dibidang Pembangunan
  2. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pembangunan
  3. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan dan melaksanakan pembangunan
  4. Membantu Pembinaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memilihara sarana dan prasarana fisik dilingkungan Nagari Lubuk Jantan
  5. Melakukan Administrasi Pembangunan Nagari Lubuk Jantan
  6. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka persiapan musyawarah di Nagari
  7. Mengumpulkan bahan dan menyusun Laporan dibidang Pembangunan

      5. BIDANG PEREKONOMIAN

  1. Mengumpulkan, mengelolah dan mengevaluasi data di bidang Perekonomian
  2. Melakukan Pembinaan terhadap perekonomian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat
  3. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian
  4. Membantu pembinaan dalam melakukan kegiatan dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
  5. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya masyarakat dalam meningkatkan perekonomian
  6. Melakukan administrasi perekonomian di Nagari Lubuk Jantan
  7. Mengumpulkan bahan dan menyusun Laporan dibidang Perekonomian

      6. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

  1. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang Kesejahteraan rakyat
  2. Melakukan Pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat
  3. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya
  4. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, pramuka dan organisasi masyarakat lainnya
  5. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah
  6. Mengumpulkan bahan dan menyusun Laporan dibidang Kesejahteraan rakyat

      7. BIDANG UMUM

  1. Mengumpulan dan mencatan surat masuk dan keluar
  2. Menyiapkan dan mengatur acara rapat, pelantikan, diskusi yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari
  3. Membantu Sekretaris Nagari dalam Tugasnya, dibidang penyediaan alat perlengkapan kantor dan perabot Nagari
  4. Membantu mensukseskan Nagari dalam melayani tamu baik yang datang dari atas maupun dari masyarakat
  5. Membantu Sekretaris Nagari mengumpulkan data untuk monografi Nagari
  6. Membantu Sekretaris Nagari membuat Catatan Harian Wali Nagari.
  7. Mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan Nagari

      8. KEPALA JORONG

  1. Melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan diwilayah kerjanya (jorong)
  2. Melaksanakan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari diwilayah kerjanya (jorong)
  3. Melaksanakan kebijakan Wali Nagari diwilayah kerjanya (Jorong)
  4. Melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diwilayah Kerjanya (jorong)
  5. Memantau dan menyelidiki masalah Ilegal Loging (kayu)

     9. Struktur Pemerintah Nagari Lubuk Jantan

                                                                   Tabel 10.

                           Daftar Perangkat Pemerintah Nagari Lubuk Jantan

No Nama Jabatan PendidikanTerakhir
1 MUKHLIS,S.Pd WALI NAGARI S1
2 HERMANSYAH SEKRETARIS NAGARI SLTA
3 YUSNELLY BENDAHARA NAGARI SLTA
4 MULIANI, AMD KAUR EKONOMI D III
5 RONI ARMAN KAUR KESRA SLTA
6 HASNI KAUR UMUM SLTA
7 LILA OKTAVIA,SE.SY KAUR PEMERINTAHAN S1
8 DAVIT YENDRA KAUR PEMBANGUNAN SLTA
9 WIWI OVALINA ,SE TENAGA ADMINISTRASI S1
10 D. DT. PADUKO SINARO KAJOR NUSA INDAH SLTP
11 REFRISON KAJOR CEMPAKA SLTP
12 ARDIANSYAH KAJOR MELUR SLTA
13 ERIANTO KAJOR DAHLIA SLTA
14 ADIAR EFENDI KAJOR MELATI SLTA
15 ISWANDI KAJOR KAMBOJA SLTA
16 USMARDI KAJOR TERATAI SLTA
17 YULFINDRA KAJOR KENANGA SLTA
18 SYAIFUL RUSLI KAJOR SEROJA SLTA
19 WIRMAN KAJOR MAWAR I SLTP
20 DEVI HERNANDES KAJOR MAWAR II SLTA

 

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang yang dipilih melalui Lembaga Musyawarah Perwakilan dengan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2015 tentang tatacara Pemilihan Anggota BPRN. Dimana Pada tahun 2016 BPRN Lubuk Jantan untuk keanggotaan serta Pengurus dari BPRN telah terpilih yang berjumlah 9 ( sembilan ) Orang  dengan susunan sebagai Berikut :

                                                                  Tabel 9.

                Daftar Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Lubuk Jantan

No Nama Jabatan
1. RUMZI KETUA
2. NOFRIZAL.ST WAKIL KETUA
3. RIZKI NUR ALAMSYAH,SPd SEKRETARIS
4. HIDASMAN,S.Ag ANGGOTA
5. ANDIZAR ANGGOTA
6. YUNARDI,S.Pd ANGGOTA
7. H A S N A`S.Pd ANGGOTA
8. NURHAYATI ANGGOTA
9. RITA FIANTI ANGGOTA

 

BPRN mempunyai Fungsi :

  1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
  2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;
  3. melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

BPRN mempunyai tugas:

  1. menggali aspirasi masyarakat;
  2. menampung aspirasi masyarakat;
  3. mengelola aspirasi masyarakat;
  4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
  5. menyelenggarakan musyawarah BPRN;
  6. menyelenggarakan musyawarah Nagari ;
  7. membentuk panitia pemilihan Wali Nagari;
  8. menyelenggarakan  musyawarah   NAgari  khusus   untuk pemilihan Wali Nagari antarwaktu;
  9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
  10. melaksanakan  pengawasan   terhadap   kinerja   Wali Nagari
  11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Nagari
  12. menciptakan hubungan  kerja  yang  harmonis  dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya;
  13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

    BAB III 

PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI

 

  • MAKSUD DAN TUJUAN
  1. Maksud Penyusunan RPJMNag

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nagari  (RPJMNag) adalah:

  1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah Nagari dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
  1. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Diharapkan dalam melakukan proses pembangunan di Nagari, penyelenggaraan pemerintahan di Nagari, pemberdayaan masyarakat di Nagari, partisipasi masyarakat, siltap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintahan Nagari, tunjangan operasional BPRN, dan Kepala Jorong bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki Nagari setempat.

  1. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Nagari yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

 

  1. Tujuan Penyusunan RPJMNag

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMNag) adalah :

  1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Nagari, strategi pembangunan Nagari, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
  2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Nagari selama enam tahun kedepan.
  3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Nagari yang akan dibiayai oleh APB Nagari, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
  4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
  5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah Nagari terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.
      1. Sosialisasi
      2. Musyawarah Jorong
      3. Lokakarya Nagari
      4. Musyawarah Nagari
      5. Musrenbang RPJM Nagari

 

BAB III 

PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI

 

  • MAKSUD DAN TUJUAN
  1. Maksud Penyusunan RPJMNag

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nagari  (RPJMNag) adalah:

  1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah Nagari dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
  1. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Diharapkan dalam melakukan proses pembangunan di Nagari, penyelenggaraan pemerintahan di Nagari, pemberdayaan masyarakat di Nagari, partisipasi masyarakat, siltap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintahan Nagari, tunjangan operasional BPRN, dan Kepala Jorong bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki Nagari setempat.

  1. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Nagari yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

 

  1. Tujuan Penyusunan RPJMNag

 

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMNag) adalah :

  1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Nagari, strategi pembangunan Nagari, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.

 

  1. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Nagari selama enam tahun kedepan.
  2. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Nagari yang akan dibiayai oleh APB Nagari, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
  3. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
  4. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah Nagari terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

 

      1. Sosialisasi
      2. Musyawarah Jorong
      3. Lokakarya Nagari
      4. Musyawarah Nagari
      5. Musrenbang RPJM Nagari

 

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

 

4.1. VISI DAN MISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Nagari harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Nagari yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Nagari sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 ( enam ) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di Nagari, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Wali  Nagari  dan perangkat, operasional Pemerintahan Nagari, tunjangan operasional BPRN, dan Intensif Kepala Jorong  dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Nagari Lubuk Jantan  dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.1.1 Visi Nagari      

TERWUJUDNYA MASYARAKAT NAGARI LUBUK JANTAN YANG AMAN, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN, BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABBULLAH“

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Nagari  Lubuk Jantan baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 ( enam ) tahun ke depan Nagari Lubuk Jantan mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

4.1.2 Misi

  1. Meningkatkan Pemahaman Dan Pengamalan Agama, Adat Dan Budaya Di Lingkungan  Nagari Lubuk Jantan
  2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Teratur.
  3. Meningkatkan Kesehatan Dan Kebersihan Masyarakat Nagari
  4. Menciptakan Kondisi Masyarakat Nagari Lubuk Jantan Yang : Aman, Tertib, Damai Dan Rukun, Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dengan Berpegang Pada Prinsip-Prinsip Yaitu :
    • Duduk Sama Rendah Berdiri Sama Tinggi
    • Ringan Sama Dijinjing Berat Sama Dipikul
  5. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Lubuk Jantan, Yang Meliputi :
    • Melaksanakan Tata Pemerintahan Yang Baik Profesional Dan Proporsional
    • Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel
    • Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Prima, Yaitu : Cepat, Tepat Dan Benar
    • Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkesinambungan Dan Mengedepankan Partisipasi Dan Gotong Royong Masyarakat Berdasarkan Musyawah Mufakat.
  6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nagari Dengan Mewujudkan Badan Usaha Milik Nagari  (Bumnag) Dan Program Lain , Serta Meningkatkan Produksi  Rumah Tangga.
  7. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Dari Segi Fisik, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan Dan Kebudayaan Di Nagari.
  8. Mengedepankan Kejujuran, Keadilan, Transparansi Dalam Kehidupan  Sehari – Hari Baik Dalam Pemerintahan Maupun Dengan Masyarakat Nagari.

 

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program Nagari diawali dari musyawarah Nagari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, Kepala Jorong, Pemerintah Nagari beserta BPRN dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Nagari dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Nagari dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di Nagari, penyelenggaraan pemerintahan di Nagari, pemberdayaan masyarakat di Nagari, partisipasi masyarakat, siltap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintahan Nagari, tunjangan operasional BPRN, dan Intensif Kepala Jorong .Pemerintah Nagari beserta BPRN membahas dan menyepakati program proses pembangunan di Nagari, penyelenggaraan pemerintahan di Nagari, pemberdayaan masyarakat di Nagari, partisipasi masyarakat, siltap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintahan Nagari, tunjangan operasional BPRN, dan Kepal Jorong, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nagari

  • Arah Pengelolahan Pendapatan Nagari
    • Pendapatan Nagari bersumber APB Nag dan Dana dari Pemerintah.
    • Pendapatan Asli Nagari dipungut oleh Kepala  Jorong  dibantu oleh  Perangkat  Nagari  sesuai  dengan wilayahnya  masing – masing   kemudian  dikumpulkan  dan  disetorkan  oleh Bendahara Nagari.
    • Pendapatan dari  APB Nag  dan dari  Pemerintah  dikelola  oleh bendahara Nagari
  • Arah Pengelolahan Belanja Nagari
  1. Belanja Wali Nagari dan perangkat Nagari;
  2. Intensif Kepala Jorong;
  3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Nagari;
  4. Tunjangan operasional BPRN;
  5. Program operasional Pemerintahan Nagari;
  6. Program Pelayanan Dasar;
  7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
  8. Program kebutuhan primer pangan;
  9. Program pelayanan dasar pendidikan;
  10. Program pelayanan kesehatan;
  11. Program kebutuhan primer Sandang;
  12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
  13. Program Pemberdayaan Masyarakat Nagari
  14. Program Ekonomi produktif;
  15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
  16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
  17. Program dana bergulir.

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Nagari bersama BPRN melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APB Nag.

4.2.2 Potensi Dan Masalah

  • Sumber Daya Alam

Potensi yang dimiliki Nagari Lubuk Jantan adalah sumberdaya alam yang dimiliki Nagari seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah,perkebunan, laut, hutan, pegunungan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

  • Sumber Daya Manusia

Potensi yang dimiliki Nagari Lubuk Jantan adalah tenaga, kader kesehatan,kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

  • Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial  yang dimiliki Nagari Lubuk Jantan adalah banyaknya lembaga-lembaga yanga ada dimasyarakat seperti LPM ,Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam,Posyandu,Karang Taruna ,Risma ,dan lain-lain.

  • Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Nagari Lubuk Jantan adalah adanya Lahan-Lahan Pertanian,Perkebunan,maupun Peralatan Kerja Seperti Peternakan,Perikanan.

Nagari  Lubuk Jantan Permasalahan Secara Umum dijabarkan Sebagai Berikut :

  • Bidang Sarana Prasarana Fisik
  1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan
  2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
  3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
  4. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa
  • Bidang Ekonomi
  1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi Nagari Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
  2. Terbatasnya dana untuk modal
  3. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat
  • Bidang Sosial Budaya
  1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
  2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa
  • Bidang Pemerintahan
  1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
  2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
  3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
  4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah Jorong belum dapat berjalan optimal
  5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal
  • Bidang Kesehatan
  1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan ( Polindes ) yang memadai
  2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
  3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
  4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
  • Bidang Kelembagaan
  1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan Nagari
  2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
  3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
  4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang
  • Bidang Kamtibmas
    1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
    2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
    3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan
  • Bidang Lingkungan Hidup
  1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
  2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
  3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
  4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang
  • Bidang Partisipasi Masyarakat
    1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
    2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kura
    3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial
  • Bidang Pertanian
  1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik
  2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
  3. Kekurangan air pada musim kemarau
  • Bidang Hukum
    1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
    2. Penegakan hukum yang masih kurang
    3. Alergi terhadap aparat penegak hukum
    4. Kurangnya Kapasitas dalam Penyusunan Legal drafting
  • Bidang Perindustrian dan Perdagangan
  1. Home Industri yang belum dikembangkan
  2. Kesulitan dan penambahan modal
  3. Sulitnya Pemasaran hasil Produksi
  • Bidang Pertanahan
  1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
  2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

4.2.3 Program Pembangunan Nagari

  1. Belanja Wali Nagari dan perangkat Nagari;
  2. Intensif Kepala Jorong;
  3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Nagari;
  4. Tunjangan operasional BPRN;
  5. Program operasional Pemerintahan Nagari;
  6. Program Pelayanan Dasar;
  7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
  8. Program kebutuhan primer pangan;
  9. Program pelayanan dasar pendidikan;
  10. Program pelayanan kesehatan;
  11. Program kebutuhan primer Sandang;
  12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
  13. Program Ekonomi produktif;
  14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
  15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
  16. Program dana bergulir.

4.2.4. Strategi Pencapaian

  • Strategi

Program Nagari Lubuk Jantan dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

  • Menetapkan Nagari Lubuk Jantan sebagai Nagari yang lebih maju dalam membangun Nagari dengan kebersamaan

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro  yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

  • Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Nagari.
  1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
  2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
  3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
  4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
  5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius
  • Menetapkan prioritas pengembangan Nagari.
  1. Pembangunan Nagari diarahkan pada infrastruktur Nagari
  2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
  3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

 

SEMANGAT / MARWAH UNTUK MEMBANGUN MASA DEPAN NAGARI :

Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Pemuda dan Perantau Mari Bangkit Bekerja Keras Bersatu Padu dan Bahu Membahu dalam Membangun Masa Depan Nagari.

LAMBANG NAGARI LUBUAK JANTAN

KETERANGAN :

1. LINGKARAN SEGI LIMA : PANCASILA
2. RUMAH ADAT DAN MASJID : ADAT BASANDI SYARA`, SYARA` BASANDI KITABULLAH
3. EMPAT PAYUNG : 1. PAYUNG KEBESARAN ADAT MEMAKAI TOMBAK GUMALO
2. PAYUNG KEBESARAN AGAMA
3. PAYUNG PENGEPIT PETI BUNIAN
4. PAYUNG PELINGKAR DESTAR
4. LINGKARAN PADI DAN KAPAS : KEMAKMURAN RAKYAT
5. PENCAK SILAT : SENI BUDAYA
6. PITA : PERSATUAN RAKYAT

Dalam melaksanakan amanah tugas pemerintahan Nagari memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang – Undang Dasar tahun 1945 dengan fatwa adat sebagai  berikut :

  1. KETUHANAN YANG MAHA ESA

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Bana badiri sandirinyo, Tiado Basarikat-sarikati, Basandi Alua jo Patuik Basalimuik aka jo Budi, Dilahiakan kato Mufakat banamo Bana nan SATU.

  1. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Mangati samo barek Maukua samo panjang, Mahukum samo adia, Tibo dimato indak dipiciangkan, Tibo diparuik indak diampikan, piek – piek dagiang, sakik dek awak sakik dek urang. Salah makan mutahkan, Salah tariak mangambalikan, Hak nan Bamilik Haroto nan Bapunyo.

  1. PERSATUAN INDONESIA

Saiyo sakato, Sadanciang bak basi, Saciok dek ayam, Kabukik samo mandaki, Kalurah samo manurun, Tatilantang samo minum ayia, Tatilungkuik samo makan tanah.

  1. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSAWARATAN

Bajanjanng naik batanggo turun, kamanakan barajo Kamamak, mamak barajo kapanghulu, Panghulu barajo ka mufakat, Mufakat diateh alua patuik, Alua patuik barajo ka nan bana, Nan Bana badiri sandiinyo.

  1. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Hati tungau samo dicacah, Hati gajah samo dilapah, kok gadang bari ba umpuak, kok ketek agiah bacacah, Na lamak samo dimakan, Nan elok samo dipakai, Nan buruak samo dibuang, Kok cadiak indak mambuang kawan, kok gapuak indak mambuang lamak.